Qolamnews.com, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan Senin, 18 Agustus 2025, sebagai cuti bersama nasional. Keputusan ini diambil sehari setelah puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.
Penetapan cuti bersama tersebut diumumkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang disepakati di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Kamis (7/8/2025).
Kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat, sebab akan memberi waktu libur panjang untuk merayakan momen kemerdekaan bersama keluarga dan komunitas. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersifat esensial akan tetap berjalan.
Daftar Isi
Latar Belakang Keputusan
Penetapan cuti bersama 18 Agustus 2025 bukan tanpa alasan. Tahun ini, Indonesia memperingati usia kemerdekaan yang ke-80 tahun—sebuah momen yang dinilai istimewa dan patut dirayakan secara lebih meriah.
Presiden RI mengarahkan agar peringatan kemerdekaan dapat menjadi momentum memperkuat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas bangsa.
Dengan tambahan cuti sehari setelah 17 Agustus, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam rangkaian acara, mulai dari upacara, parade, hingga kegiatan sosial dan kebudayaan. Selain itu, libur ini juga memberi ruang untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya bagi mereka yang merantau.
SKB Tiga Menteri sebagai Dasar Hukum
Keputusan cuti bersama 18 Agustus 2025 tertuang dalam SKB yang ditandatangani oleh tiga pejabat negara:
- Menteri Agama Nasaruddin Umar
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini
SKB ini merupakan perubahan dari SKB sebelumnya, yaitu SKB No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Perubahan tersebut menambahkan 18 Agustus sebagai cuti bersama nasional, yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar libur.
Tujuan Penetapan Cuti Bersama
Ada beberapa alasan mengapa pemerintah menambahkan cuti bersama setelah Hari Kemerdekaan:
- Mempererat Kebersamaan Masyarakat
Libur tambahan memberi kesempatan bagi warga untuk berinteraksi, berkumpul, dan mengadakan kegiatan bersama di lingkungan masing-masing. - Memberi Ruang Merayakan Kemerdekaan dengan Meriah
Masyarakat dapat memanfaatkan waktu ini untuk melanjutkan perayaan kemerdekaan tanpa terburu-buru kembali bekerja keesokan harinya. - Mendukung Program Pemerintah yang Berpihak pada Rakyat
Kebijakan ini sejalan dengan semangat Presiden untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan memperkuat persatuan bangsa.
Ketentuan untuk Pelayanan Publik
Meski cuti bersama bersifat nasional, tidak semua sektor menghentikan operasionalnya. Pemerintah memastikan layanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan. Beberapa sektor yang wajib tetap beroperasi meliputi:
- Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik.
- Keamanan dan ketertiban oleh kepolisian dan TNI.
- Transportasi publik darat, laut, dan udara.
- Layanan utilitas penting seperti listrik, air, dan telekomunikasi.
Instansi pemerintah diberi keleluasaan untuk mengatur penugasan pegawai secara proporsional, menyesuaikan karakteristik layanannya. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat tidak terganggu, meskipun sebagian besar pegawai menikmati libur bersama.
Pernyataan Menteri PANRB Rini Widyantini
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa cuti bersama ini merupakan langkah strategis untuk mempererat hubungan sosial masyarakat.
“Momen ini menjadi kesempatan mempererat ikatan sosial dan nilai persatuan bangsa. Selaras dengan semangat dari berbagai program Presiden, keputusan ini juga jadi bagian dari keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Tentunya, pelayanan publik yang bersifat esensial harus tetap berjalan optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Rini.
Ia juga mengingatkan bahwa instansi pemerintah harus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kita ingin masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, tanpa mengurangi kelancaran layanan publik yang menjadi kebutuhan bersama,” tambahnya.
Dampak Bagi Masyarakat dan Ekonomi
Cuti bersama 18 Agustus 2025 diperkirakan membawa dampak positif di berbagai sektor:
- Sosial dan Kebudayaan
Libur panjang memberi waktu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara budaya, lomba 17-an, hingga kegiatan sosial di daerah. - Pariwisata
Destinasi wisata lokal kemungkinan akan dipadati pengunjung. Hotel, restoran, dan pusat hiburan diprediksi mengalami peningkatan jumlah tamu. - Ekonomi Daerah
Perputaran uang di sektor UMKM, kuliner, dan transportasi diperkirakan meningkat selama libur panjang.
Meski begitu, ada pula potensi tantangan seperti kemacetan di jalur wisata, lonjakan harga tiket perjalanan, dan permintaan akomodasi yang tinggi. Pemerintah daerah diimbau melakukan koordinasi dengan sektor swasta untuk mengantisipasi hal ini.
Momentum Refleksi dan Persatuan
HUT ke-80 RI adalah momen bersejarah. Libur tambahan sehari setelah perayaan kemerdekaan diharapkan menjadi waktu refleksi bagi seluruh warga negara.
Bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga merenungkan perjalanan bangsa dan kontribusi yang dapat diberikan untuk masa depan.
Momentum ini juga menjadi simbol bahwa kebersamaan dan persatuan adalah kunci kemajuan Indonesia. Pemerintah mengajak masyarakat memanfaatkan libur panjang ini dengan kegiatan positif, seperti gotong royong, bakti sosial, atau menghadiri acara kebudayaan di daerah masing-masing.
Kesimpulan
Penetapan cuti bersama 18 Agustus 2025 merupakan kebijakan yang lahir dari semangat kebersamaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemerdekaan. Selain memberi waktu lebih bagi masyarakat untuk merayakan HUT ke-80 RI, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kebahagiaan rakyat.
Unduh Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dapat diunduh di:
Dengan pengaturan yang tepat, libur ini tidak hanya menjadi ajang bersantai, tetapi juga sarana memperkuat persatuan, mendorong perputaran ekonomi, dan menjaga semangat kebangsaan tetap menyala. Pemerintah berharap setiap warga dapat memaknai momen ini sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
