QolamNews, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan keras yang langsung mengguncang publik dan internal pemerintah. Ia secara tegas mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika institusi itu gagal memperbaiki kinerja dan memulihkan kepercayaan masyarakat dalam waktu satu tahun ke depan.
Purbaya menyampaikan ultimatum ini sebagai bukti bahwa pemerintah serius membersihkan dan mereformasi sistem kepabeanan nasional.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi kinerja buruk yang terus berulang.
Purbaya menilai DJBC harus segera bergerak cepat, memperbaiki tata kelola, dan menghentikan praktik-praktik yang merusak kredibilitas lembaga.
Daftar Isi
Under-Invoicing dan Penyelundupan
Purbaya secara terbuka menyoroti praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor dan impor.
Pelaku usaha nakal sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk mengurangi beban pajak dan bea masuk.
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan yang menyebabkan berbagai barang ilegal lolos ke pasar domestik, mulai dari produk konsumsi hingga komoditas strategis.
Menurutnya, pengawasan yang longgar membuka ruang manipulasi dan praktik menyimpang di lapangan.
Karena itu, ia menuntut perubahan total, bukan sekadar perbaikan kosmetik.
Tenggat Waktu Satu Tahun untuk Berbenah
Sebagai langkah konkret, Purbaya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk membenahi DJBC secara menyeluruh.
Ia menargetkan perubahan nyata dalam sistem kerja, pola pengawasan, serta budaya organisasi. Purbaya menegaskan DJBC harus menunjukkan hasil terukur dan jelas selama periode tersebut.
Jika DJBC gagal memenuhi target, pemerintah akan mengambil langkah alternatif.
Purbaya bahkan membuka opsi melibatkan pihak swasta dalam pemeriksaan kepabeanan seperti yang pernah diterapkan pada masa lalu.
Ia menyatakan pemerintah siap bertindak tegas demi menjaga kredibilitas negara.
Digitalisasi dan AI Jadi Senjata Utama
Untuk mempercepat reformasi, Purbaya mendorong penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di seluruh lini Bea Cukai.
Ia mengarahkan instansi tersebut memanfaatkan sistem pemantauan modern guna mempersempit celah manipulasi data dan meningkatkan akurasi pengawasan.
Purbaya yakin teknologi mampu mengurangi intervensi manusia yang selama ini kerap memicu penyimpangan. Ia juga menargetkan sistem baru mampu meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha.
Dampak bagi Dunia Usaha dan Perdagangan
Ultimatum Purbaya memancing perhatian luas dari pelaku industri dan importir. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai sinyal positif keseriusan pemerintah memperbaiki iklim usaha.
Namun sebagian lainnya mengkhawatirkan potensi gangguan arus barang jika proses transisi tidak berjalan mulus.
Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas perdagangan dan kelancaran distribusi.
Ia memastikan reformasi berjalan dengan perencanaan matang agar tidak menghambat kegiatan ekonomi nasional.
Tata Kelola Bersih dan Penerimaan Optimal
Purbaya menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.
Ia menilai negara selama ini menanggung kerugian besar akibat kebocoran yang muncul dari praktik ilegal dan lemahnya pengawasan.
Dengan sistem yang lebih disiplin, transparan, dan berbasis teknologi, pemerintah optimistis mampu menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi.
Ujian Besar Bagi DJBC
Dengan tenggat satu tahun yang terus berjalan, DJBC kini menghadapi ujian besar. Publik menuntut bukti nyata, bukan sekadar janji reformasi. Purbaya menegaskan era kompromi terhadap kinerja buruk telah berakhir.
Ia mengarahkan seluruh jajaran DJBC untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan.
Pemerintah menempatkan transparansi dan integritas sebagai fondasi utama dalam membangun sistem kepabeanan yang modern dan terpercaya.
source : beritasatu.com
