Nasional

BPI Danantara: Kekayaan Strategis Bangsa yang Harus Dikelola Transparan

×

BPI Danantara: Kekayaan Strategis Bangsa yang Harus Dikelola Transparan

Sebarkan artikel ini
BPI Danantara: Kekayaan Strategis Bangsa yang Harus Dikelola Transparan
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dalam kegiatan Townhall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 28 April 2025.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah kekayaan strategis bangsa yang harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan profesional demi mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ekosistem investasi Indonesia.

Dalam Townhall Meeting di Jakarta Convention Center pada 28 April 2025, Prabowo optimistis bahwa nilai aset Danantara dapat menembus satu triliun dolar AS jika dikelola secara optimal.

Selain itu, Beliau mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Latar Belakang BPI Danantara

BPI Danantara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Tujuannya adalah mengonsolidasikan aset-aset strategis milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—termasuk sektor energi, infrastruktur, pertambangan, dan sumber daya alam—ke dalam satu lembaga pengelola profesional. Model operasionalnya menyerupai perusahaan publik dengan tata kelola (governance) yang ketat, laporan keuangan berkala, dan audit independen.

Baca Juga  Batas Maksimal Pembelian Token Listrik Diskon 50%: Ketentuan dan Cara Memanfaatkannya

Landasan Hukum dan Struktur Organisasi

  1. Perpres Nomor 15/2024: Mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan BPI Danantara.
  2. Dewan Pengawas Independen: Bertugas menjaga akuntabilitas, memastikan kebijakan sesuai dengan prinsip good governance.
  3. Direksi Profesional: Diisi oleh tenaga ahli dari dalam dan luar negeri untuk menjamin kompetensi pengelolaan aset.

Arahan Presiden dalam Townhall Meeting

Kehadiran dan Konteks Acara

Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, membuka Townhall Meeting BPI Danantara di Jakarta Convention Center pada Senin petang, 28 April 2025. Acara ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran direksi BUMN hingga perwakilan investor institusional.

Penegasan Pengelolaan Aset Transparan

Prabowo menyatakan, “Danantara ini adalah kekayaan bangsa. Harus dijaga, dirawat, dan dikelola dengan sistem yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan.” Ia menegaskan audit dan pelaporan rutin menjadi prinsip utama agar publik selalu mendapat informasi yang jelas.

Baca Juga  PTRO Bagi-Bagi Duit Lagi! Segini Nih Dividen yang Bakal Kamu Terima

Target Nilai Aset hingga 1 Triliun Dolar

Presiden Prabowo menargetkan nilai total aset BPI Danantara dapat menembus USD 1 triliun pada tahun 2030. “Dengan nilai optimal, kita punya sumber pendanaan besar untuk proyek strategis, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Manfaat bagi Ekonomi dan UMKM

Optimalisasi aset melalui BPI Danantara berpotensi menghasilkan dana yang dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dana pembangunan kawasan tertinggal, dukungan modal kerja, serta pelatihan teknis diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sinergi dan Kolaborasi Antar-BUMN

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antarbadan usaha milik negara. Dengan mengintegrasikan fungsi produksi, distribusi, dan pendanaan, BPI Danantara akan menciptakan ekosistem yang efisien. Misalnya, kerja sama antara BUMN energi dan infrastruktur dapat menurunkan biaya logistik untuk sektor pertanian.

Baca Juga  Presiden Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Buruh di Hari Buruh 2025

Implikasi terhadap Pembangunan Nasional

Pengelolaan profesional BPI Danantara diharapkan mempercepat penyelesaian proyek-proyek prioritas seperti tol laut, pembangkit listrik terbarukan, dan pengembangan jaringan 5G. Selain itu, dana hasil optimalisasi aset akan dialokasikan untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan transformasi digital di sektor publik.

Tantangan dan Strategi Penguatan

  1. Konsistensi Tata Kelola: Membangun mekanisme pengawasan yang ketat melalui audit independen.
  2. Independensi Direksi: Menjamin keputusan bisnis bebas intervensi politik.
  3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mengakomodasi masukan investor, masyarakat, dan akademisi.
  4. Inovasi Teknologi: Memanfaatkan digitalisasi untuk transparansi data dan pelaporan real-time.

Kesimpulan

Townhall Meeting BPI Danantara menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola aset strategis negara secara transparan dan profesional. Dengan sinergi BUMN yang kuat, good governance, dan keterlibatan pemangku kepentingan, BPI Danantara diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia menuju 2030.

Sumber : Gelora.co