QolamNews – Konsorsium LG CNS–Qualysoft menggarap proyek Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) senilai Rp1,22 triliun untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun kini sistem tersebut menghadapi gangguan sistem pajak serius.
Gangguan ini menghambat pelaporan, validasi data, dan pengelolaan administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.
Daftar Isi
Tindakan Cepat dari Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gangguan tersebut merupakan persoalan fundamental dalam transformasi digital pajak nasional.
Ia memerintahkan tim teknis untuk menuntaskan perbaikan sistem dalam dua minggu.
Purbaya juga membuka peluang bagi tenaga ahli keamanan siber, termasuk hacker etis dari Indonesia, untuk membantu pemulihan sistem.
Menurut Purbaya, proyek digital besar ini membutuhkan pengawasan lebih ketat agar tidak menghambat agenda modernisasi sistem pajak digital.
Ia menilai lemahnya koordinasi antara pihak pelaksana dan DJP menjadi salah satu penyebab masalah.
“Keterlambatan dan gangguan harus segera diselesaikan. Dalam satu bulan, sistem ini wajib kembali stabil,” ujarnya tegas.
Dampak dan Respons Wajib Pajak
Sejak awal 2025, banyak wajib pajak mengalami kesulitan mengakses Coretax akibat gangguan teknis berulang.
Gangguan ini menurunkan efisiensi layanan pajak digital, sedangkan pemerintah berharap sistem baru ini segera menggantikan infrastruktur lama yang telah beroperasi sejak 2002.
Pengguna mengeluhkan error dan keterlambatan dalam pengolahan data, yang mempengaruhi proses pelaporan pajak nasional.
Keterlibatan Hacker Etis dan Ahli IT
Sebagai bagian dari langkah perbaikan, Kementerian Keuangan memperkuat manajemen risiko siber dan meninjau ulang kerja sama dengan LG CNS–Qualysoft.
Pemerintah juga berencana melibatkan komunitas hacker etis nasional dan pakar TI independen untuk meningkatkan keamanan data serta efektivitas sistem pajak digital.
Sistem Coretax dikembangkan berbasis Commercial Off The Shelf (COTS) untuk mendukung transformasi digital pajak yang lebih transparan dan efisien.
Tujuannya adalah mempercepat proses administrasi perpajakan dan memperkuat integritas data penerimaan negara.
Evaluasi dan Komitmen Pemerintah
Namun, implementasi proyek ini belum sesuai harapan karena gangguan sistem pajak yang terus terjadi.
Kementerian Keuangan kini menempatkan pemulihan sistem sebagai prioritas utama guna menjaga stabilitas layanan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan reformasi digital perpajakan di Indonesia.
Gangguan ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam mengawal proyek digital DJP berskala besar.
Setiap tahap implementasi sistem informasi publik perlu memenuhi standar keamanan siber dan efisiensi teknologi yang ketat.
Dengan langkah aktif dan pengawasan yang kuat, pemerintah berharap dapat mewujudkan administrasi perpajakan modern yang andal dan berdaya saing global.
